TULANG BAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 secara daring.
Rakor tersebut diikuti dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kegiatan itu, Pemkab Tulang Bawang bersama unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah membahas langkah strategis dalam pencegahan serta penanganan Karhutla.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. L. Fandhi Ahmad Zia, S.STP., M.Si., turut mengikuti rakor tersebut bersama jajaran terkait.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa operasi darat menjadi tumpuan utama dalam pemadaman Karhutla. Upaya tersebut diperkuat dengan operasi udara dan pelaksanaan modifikasi cuaca.
Karhutla tidak hanya dipicu oleh kondisi kekeringan yang berkepanjangan, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian maupun praktik pembakaran untuk membuka dan membersihkan lahan. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara bersama-sama.
Sementara itu, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamar Chaniago menegaskan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama, baik secara moral, jabatan maupun hukum.
Pemkab Tulang Bawang berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, perusahaan pemegang HGU dan PBPH, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mencegah dan menangani Karhutla.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap potensi kebakaran, sekaligus mencegah meluasnya Karhutla yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas perekonomian.(Tobi)